Mental Kuli
Oleh: A. Fatih Syuhud
Ketika saya berniat melanjutkan studi ke India, ada dua hal yg saya perlukan.Paspor dan Visa. Mengurus paspor sebenarnya mudah dan berbiaya murah: yg dibutuhkan cuma akte kelahiran, pas foto dan biaya administrasi sejumlah Rp.200.000-an. Namun in the end of the day, paspor kita baru akan beres setelah kita ‘sogok sana sogok sini’ dan akhirnya paspor baru keluar dengan biaya total(formal dan ‘informal’)
Rp.400.000 (empat ratus ribu). Kalau tidak mengikuti ‘aturan main’ mungkin sebulan lamanya paspor kita baru akan beres. Dan the game is not over yet, sewaktu saya bayar uang fiskal(semacam pajak bagi yang mau ke luar negeri) di airport Cengkareng, saya juga diminta lagi
‘uang administrasi’ oleh petugas imigrasi yang waktu itu berhasil saya hindari.
Ketika kita masuk kantor birokrasi di Tanah Air, kita sering melihat tampang dan sikap para pegawai yang galak dan serem-serem, dan bersikap tidak ramah dan sok berkuasa. Anehnya wajah-wajah sangar itu bisa berubah menjadi sangat lembut dan sangat ketakutan ketika menghadapi pegawai lain yang posisinya di atas dia.
Sejujurnya, sikap ‘sedapat mungkin mengambil keuntungan tambahan’ itu bukan hanya dilakukan oleh para aparat birokrasi, tapi ironisnya dilakukan juga oleh para dosen (dosen umum atau agama) yang notabene merupakan “garda depan nilai keintelektualan dan idealisme,” sebagaimana kata Plato. Dengan adanya sistem pendidikan universitas di Indonesia di mana dosen memiliki otoritas mutlak memberikan nilai pada mata kuliah yg dia ajarkan, memberikan suasana kondusif bagi para dosen untuk bersikap “meneguk laba dari mahasiswanya yg menyerah tiada daya”. Bagi dosen yang kebetulan punya libido tinggi, ‘keuntungan’ itu bisa berupa ‘quick encounter’ dengan mahasiswinya yg cantik dan kebetulan bloon.
Siapa saja yang pernah punya urusan dengan kantor-kantor pemerintah, dan para dosen (bagi mahasiswa/mahasiswi) pasti akan menemui
kejadian-kejadian yg serupa dg apa yang saya alami itu. Dan saya yakin satu jilid buku tebal tidak akan cukup menampung ‘kisah nyata tapi pahit’ masyarakat Indonesia setiap kali harus menghadapi tekanan batin dan tekanan uang oleh para birokrat di kantor-kantor pemerintahan dan para dosen keblinger tsb. Bagi rakyat kebanyakan, situasi tidak enak itu mungkin sudah dianggap hal lumrah, status quo, dan tidak perlu dipermasalahkan. Hal itu wajar, terutama bagi mereka yang tidak pernah kemana-mana dan never think and never ‘see outside the box'(tidak pernah membuat perbandingan dg dunia luar dan nilai universal ideal).
Sikap-sikap dan thinking mentality tidak profesional seperti yang disebut di atas dikenal dengan istilah ‘mental kuli’. Sikap mental kuli ini timbul biasanya pada suatu bangsa yang pernah dijajah dan tidak bisa lepas dari mental anak jajahan, sistem pemerintahan yang otoriter atau demokrasi semu (seperti era ORBA) atau sistem kerajaaan, seperti Saudi Arabia, dll. Di mana kompetisi sehat berdasarkan kemampuan (meritokrasi) dan transparansi rule of the game tidak jelas. Karenanya orang yang sudah ngebet ingin dapat promosi jabatan, akan berpikir bahwa jalan satu-satunya untuk naik pangkat ya dengan menjilat kaki atasan dengan berbagai efek sampingan yang sungguh tidak sehat: seperti budaya memberi upeti, dan meminta upeti balik bagi siapa saja yg membutuhkan jasanya termasuk pada rakyat-rakyat kecil seperti yang saya alami sendiri ketika mengurus paspor itu.
Yang agak aneh, kenapa para dosen kok juga ikut-ikutan bermental kuli dengan meminta sejumlah upeti kepada para mahasiswa/i-nya? Apakah ini juga disebabkan oleh beban upeti yang dia tanggung untuk diterima jadi dosen? Ataukah ini murni dikarenakan ‘mental disorder’ atau mentally disoriented? Atauhkah ini disebabkan oleh minimnya gaji dosen? Atau tuntutan budaya hedonisme-materialisme yang begitu menekan pola pikir para garda depan intelektual kita yg bernama dosen itu? Sehingga dosen tanpa nyetir mobil jadi kurang keren dan terhormat? Hanya para dosen-lah yg tahu sebab yang sebenarnya.
Transparansi
Sebenarnya solusi menghilangkan jiwa mental kuli di tubuh para birokrat itu “tampaknya” mudah, yaitu adanya transparansi. Adanya aturan main yang jelas dan terbuka. Siapa saja yang mengikuti aturan main dengan benar, dia akan mendapat posisi layak sesuai dengan
kemampuannya. Dan bagi yang tidak memiliki added value dan tak enerjik akan tetap di tempat. Pokoknya negara dibikin sebagaimana perusahaan, dg manajemen yg profesional. Tapi apakah profesionalisme dan transparansi ini applicable stuff di negara kita? Itu dia yang sulit. 32 tahun jaring laba-laba sistem mental kuli di bawah suharto tentu tidak akan bisa berubah dg hanya wishful thinking rakyat jelata
seperti saya. Tanpa adanya political will dari ‘bapak2 pembuat kebijakan’ untuk merubah sistem-sistem intransparensi itu, saya pesimis bahkan 10 tahun lagi (seperti harapan Cak Nur) Indonesia tidak akan berbeda dari waktu ketika saya menggoreskan unek-uneg ini.
Kendatipun begitu, harapan saya, sambil menunggu sistem pemerintahan dan administrasi negara yang kondusif, saya berangan-angan buat generasi muda seperti saya, agar ketika salah satu atau beberapa orang dari kita menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, watak dan sikap mental kuli (menjilat ke atas, menginjak dan memeras ke bawah) tidak lagi kita lakukan dengan penuh kesadaran dan komitmen profesionalisme. Sikap egaliter dan profesional bukan hanya kita tunjukkan ketika kita berada di belakang meja tugas, tetapi juga dalam suasana informal, dalam aktifitas keseharian kita.
Semoga wishful thinking ini tidak hanya sekedar harapan tanpa gema.
Mental kuli Rakyat
Apakah rakyat biasa seperti kita juga memiliki mental kuli? Tentu. Apabila kita, disadari atau tidak, bersikap “manis” pada orang tertentu dan bersikap “pahit” (muka masam) pada yg lain hanya berdasarkan motivasi keuntungan materi, maka itu berarti dalam diri kita telah tertanam bibit-bibit mental kuli yg akan menjadi subur kelak ketika kita sudah mulai terjun dalam dunia kekuasaan, seberapa kecilpun
jabatan atau kekuasaan yg akan kita pegang.[]
Selasa, 01 Feb 2005
